Tol Cipularang, Bandung Tambah Macet?

*ANDRI GURNITA/"PR"

SEBAGAIMANA wajah lumrah kota-kota besar lainnya di negeri ini, kemacetan adalah bagian tak terpisahkan dari keseharian dinamika Kota Bandung. Perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan mobilitas seiring semakin bergeraknya dinamika sosial dan ekonomi, kian menambah beban kota yang di awal pendiriannya sejatinya "sekadar" diarahkan sebagai kota peristirahatan itu.

BANDUNG dibayangi kemacetan yang menjadi-jadi dengan semakin banyaknya warga Jakarta yang berlibur ke Bandung setelah tol Cipularang rampung.

Dalam situasi demikian, memang menjadi pertanyaan relevan; ketika akses tol Cikampek- Purwakarta- Padalarang (Cipularang) belum dibuka saja, kusut masai ketidakmampuan lalu lintas Kota Bandung mengantisipasi lonjakan kendaraan begitu nyata, apalagi ketika akses tol itu sudah dibuka? Persoalan ini menjadi salah satu simpul permasalahan yang mencuat pada diskusi terbatas yang digelar H.U Pikiran Rakyat, Sabtu (19/3).

Sekretaris Daerah Kota Bandung Maman Suparman menyatakan Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori kota metropolitan. "Jumlah penduduknya, berdasarkan catatan resmi lebih dari 2,5 juta. Tapi, pada siang hari dengan masuknya penduduk dari daerah sekitarnya, jumlahnya bisa lebih dari 3 juta," ungkapnya.

Pada kenyataannya, peningkatan jumlah penduduk dan segala dinamikanya itu tidak berjalan paralel dengan sistem transportasi yang seolah tidak pernah beranjak meningkat. Sistem transportasi yang dominan di Kota Bandung adalah transportasi darat, khususnya tarnsportasi jalan. "Menurut data 2003, total panjang jalan di kota ini sekira 932,701 km dengan 84,49 persen merupakan jalan lokal. Panjang jalan nasional dalam wilayah Kota Bandung 40,560 km, sedangkan panjang jalan provinsi dan kota masing-masing 19,210 km dan 358,885 km," paparnya.

Dengan kondisi seperti itu, nyatanya total luas jalan itu hanya 3 persen dari wilayah Kota Bandung. "Masih kurang dari kebutuhan minimal 7 persen. Struktur jaringan jalan juga rumit karena tidak hierarkis dan polanya sentralistik, missing link pada jalan arteri, serta lebar jalan/kapasitas terbatas dan tidak dipoperasikan optimal," kata Maman Suparman.

Berdasarkan simulasi, kecepatan rata-rata kendaraan pada jam-jam puncak (pagi dan sore) hanya sekira 20 km/jam. Jika kecepatan rata-rata ideal di jaringan jalan perkotaan adalah 30 km/jam, maka inefisiensi waktu perjalanan akibat kemacetan di Bandung sekira 33 persen dari total waktu perjalanan yang semestinya.

Dengan asumsi nilai waktu penduduk Bandung sebesar Rp 5.000 per jam dan jumlah pelaku perjalanan di jam puncak sekira 150.000 orang, pemborosan resource waktu adalah sebesar Rp 246,6 juta per jam puncak atau sama dengan Rp 1,78 miliar per hari pada jaringan jalan di metropolitan Bandung," katanya.

Macet di semua koridor

Paparan hampir serupa disampaikan dosen Departemen Teknik Planologi ITB, Denny Zulkaidi. Menurutnya, dari empat koridor menuju Kota Bandung saat ini, semuanya tidak ada yang luput dari soal kemacaten ini. "Dari utara, kemacetan adalah wajah 'lumrah' di Jalan Setiabudi, Cihampelas, dan Siliwangi. Di barat, juga terjadi di Pasteur, Suria Sumantri, Terusan Pasteur, dan tengah Kota Bandung (Wastukancana, Juanda, R.E. Martadinata, Merdeka, hingga Surapati). Selatan apalagi yakni di Pasirkoja, Terusan Buah Batu, M. Toha, dan Kopo. Sedangkan di arah Timur sepanjang Ujungberung," papar Denny.

Kondisi Bandung saat ini, menurutnya, memang menjadi daya tarik wisata yang cukup potensial. "Terutama wisata belanja baik sandang maupun pangan. Orang-orang mencari fashion dengan harga relatif murah di sini, sarana rekreasi, suasana, dll. Layanan akomodasi juga cukup representatif, bahkan seringkali fully booked di akhir pekan. Pada saat-saat libur, kemacetan justru semakin menjadi-jadi di Kota Bandung, terutama di sekitar daerah wisata itu. Hal ini menambah ketidaknyamanan bagi penduduk Kota Bandung," paparnya.

Dengan kondisi seperti ini, tak pelak dengan beroperasinya jalan tol Cipularang, salah satu skenario yang paling mungkin terjadi adalah kemacetan yang semakin menjadi-jadi di Kota Bandung. Walaupun, dampak positifnya juga hadir dengan semakin singkatnya waktu tempuh Jakarta-Bandung.

"Akan terjadi peralihan rute dari Purwakarta, Puncak, Subang. Waktu perjalanan Jakarta-Bandung yang berkurang akan semakin meningkatkan frekuensi perjalanan, "tegas Denny Zulkaidi.

Pada satu sisi akan terjadi pengurangan volume lalu lintas pada ruas jalan tertentu. "Namun, seiring peningkatan jumlah kunjungan ke Bandung, pada ruas jalan lainnya justru akan semakin meningkat. Kemacetan justru akan bertambah sebab muncul peningkatan kegiatan bisnis, terutama pada bidang ritel (factory outlet), restoran, kafe, hiburan, rekreasi, dll. Penumpukan juga akan terjadi di pintu tol, terutama Pasteur. Apalagi, flyover Pasopati terhenti sebelum mulut tol. Akibat lebih jauhnya adalah semakin terdegradasinya kenyamanan Kota Bandung. Kemacetan tetap menjadi-jadi di koridor masuk kota ini," urainya.

Upaya antisipasi memang menjadi pemikiran, sedang, dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Sebagaimana dikatakan Maman Suparman, pertama, pemkot akan terus melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Selanjutnya, peningkatan kapasitas jalan mencakup perubahan fisik berupa pelebaran atau penambahan ruas jalan, seperti membangun flyover/underpass.

"Antara lain flyover di ruas jalan Suria Sumantri, Garuda, Kiaracondong (sedang dikerjakan), Gasibu, pelebaran ruas jalan di sekitar pintu masuk dan keluar tol Pasteur dan tol Padaleunyi, pelebaran Jalan PHH Mustofa sampai Terminal Cicaheum. Kita juga merencanakan membangun jalan tol dalam kota yakni Pasteur-Cibiru, Ujungberung - Gedebage," paparnya.

Selain itu, juga direncanakan pembangunan di wilayah Bandung Timur untuk memecah pusat-pusat kegiatan. Di sana akan dibangun terminal induk untuk penumpang dan barang Gedebage. "Juga dilakukan pengendalian terhadap tata guna lahan yang dapat menimbulkan bangkitan dan perjalanan orang dan barang pada ruas-ruas jalan sekitar pintu masuk dan keluar tol Cipularang, Padaleunyi, dan jalan layang Pasupati, misalnya supermarket/mal, apartemen, pusat kegiatan perdagangan dan perekonomian dan pendidikan," paparnya. Yang lainnya adalah rencana pembangunan monorel, double track kereta api, dan pembukaan akses tol Km 28 di wilayah Gedebage.

Lili Hambali Bupati Purwakarta memberikan saran agar Kota Bandung meniru langkah Jakarta membangun jalan layang bebas hambatan mengikuti alur Sungai Cikapundung. "Seperti di Jakarta di atas alur Sungai Ciliwung. Sungai Cikapundung yang membelah Kota Bandung menghubungkan dua wilayah di utara dan Selatan. Dengan dibangun akses jalan layang di atasnya, kita bisa membangun jalan tanpa menambah beban lahan," ujar Lili.

Denny Zulkaidi menyatakan, langkah-langkah pengembangan infrastruktur seperti itu memang menjadi bagian penting dalam upaya memecahkan kebuntuan lalu lintas. Akan tetapi, tegasnya, yang jauh lebih penting dalam manajemen perkotaan, termasuk upaya memecahkan kemacetan, adalah kembali pada konsistensi penegakan aturan. Larangan off-street parking pada ruas jalan macet, penertiban kegiatan di badan jalan (PKL, pasar tumpah, maupun mal-mal yang mengambil lahan jalan), pembangunan gedung parkir pada konsentrasi kegiatan bisnis, perbaikan sarana angkutan umum (SAUM), angkutan wisata khusus, termasuk penertiban angkutan umum.

Untuk kegiatan bisnis, diperlukan penegakan aturan yang konsisten yakni pengendalian lokasi, intensitas, dan prasarana kegiatan bisnis dengan ketat di wilayah Bandung Barat. "Artinya, mendorong penyebaran kegiatan bisnis ke Bandung Timur," katanya.

Terkait dengan konsistensi penegakan aturan ini, Wakil Gubernur Jabar Nu'man Abdul Hakim menegaskan, kebijakan dan praktik manajemen wilayah yang tidak benar seperti di masa lalu, tidak bisa lagi dilakukan pada era saat ini.